Wakil Walikota Drs. Koni Ismail mewakili Walikota didampingi Ka.Dis Sosial dan Tenaga Kerja Drs. Tuahman Saragih dan Asisten II Djumadi SH, Kabag Humas & Protokoler Drs. Daniel Siregar, Ketua Forum Pekerja Sosial Masyarakat Ir. Edi Swaldy Siregar, dan seluruh Camat, menerima ekspos Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Ruang Data Sekretatriat Derah, hari Kamis ( 05/11).
Zulkarnaen Sinaga selaku Ketua Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK) melaporkan bahwa TKSK adalah seseorang yang diberikan tugas untuk melaksanakan Pendampingan Sosial dalam penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mendata Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial di wilayah Kecamatan .
Program TKSK ini adalah perpanjangan tangan Pemerintah dalam hal ini Depsos RI akan lebih bermakna bagi masyarakat dalam meminimalisir kesenjangan sosial dan program penanganganan kemiskinan secara perlahan dapat diantisipasi.
Ditempat yang sama Sekretaris Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Armansyah Nasution S.Ag menyebutkan, TKSK juga merupakan komponen masyarakat yang ikut bertanggungjawab mengatasi masalah kesejahteraan social dalam masyarakat, ditunutut untuk dapat meneruskan tanggung jawab dengan menggalang kerjasama yang luas dengan segenap lapisan dan kompnen bangsa.
Ditambahkannya, program ini bertugas melakukan identifikasi, inventarisir Penyandang kesejahteaan Sosial, pengembangan jaringan dengan pihak terkait,melakukan koordinasi dalam rangka tugas-tugas pendampingan, melakukan bimbingan dan penyuluhan social, dan melakukan monitoring dan evaluasi.
Wakil Walikota P.Siantar Drs. Koni Ismail Siregar mengarahkan agar TKSK ini berpedoman pada UUD’45, Peraturan dan ketentuan yang ada. Untuk itu, dalam melakukan program-program kerjanya, FK-TKSK selayaknya berhubungan dengan pihak Kecamatan dalam hal pendataan masyarakat penyandang masalah social.
Dengan demikian, akan terbentuk data yang tepat , akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna membantu masyarakat kita yang memang seharusnya mendapat perhatian dan bantuan dari seluruh lapisan, terutama pada pembagian Raskin, yang terindikasi kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. “ Diharapkan, pihak Kecamatan memberikan dorongan dan arah agar kita dapat memantau secara berkesinambungan program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan”,tegasnya.